Analisis Hukum terhadap Pelaku Pencurian Data Pribadi

Jerat Hukum di Balik Pencurian Data Pribadi: Melindungi Privasi di Era Digital

Di tengah geliat revolusi digital, data pribadi telah menjelma menjadi komoditas paling berharga. Nama lengkap, nomor identitas, alamat email, riwayat transaksi, hingga rekam medis – semua ini adalah bagian dari diri kita yang kini tersimpan dalam jutaan server dan perangkat. Namun, seiring dengan kemudahan akses dan pertukaran informasi, ancaman pencurian data pribadi pun kian mengintai, menjadi salah satu kejahatan siber paling meresahkan. Pertanyaannya, bagaimana hukum di Indonesia merespons dan menjerat para pelaku kejahatan yang merampas aset digital paling intim ini?

Apa Itu Pencurian Data Pribadi dan Modusnya?

Pencurian data pribadi bukan sekadar mengintip informasi, melainkan tindakan ilegal untuk memperoleh, menyalin, menggunakan, atau bahkan menjual data seseorang tanpa izin. Modus operandinya sangat beragam dan terus berevolusi, mulai dari:

1. Phishing dan Smishing: Penipuan melalui email atau pesan teks yang menyamar sebagai pihak terpercaya (bank, pemerintah, perusahaan) untuk memancing korban memberikan informasi sensitif.
2. Malware dan Spyware: Perangkat lunak jahat yang disusupkan ke perangkat korban untuk mencuri data secara diam-diam.
3. Data Breaches (Kebocoran Data): Peretasan sistem keamanan perusahaan atau institusi yang menyebabkan jutaan data pengguna terekspos.
4. Social Engineering: Manipulasi psikologis terhadap korban agar secara sukarela memberikan data pribadinya.
5. Pemanfaatan Celah Keamanan: Mengambil keuntungan dari kerentanan dalam sistem atau aplikasi.

Analisis Hukum di Indonesia: Senjata Melawan Pelaku

Indonesia telah memiliki payung hukum yang terus diperkuat untuk menindak kejahatan pencurian data pribadi. Setidaknya ada tiga landasan utama yang menjadi pijakan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Sebelum adanya UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), UU ITE adalah garda terdepan dalam menjerat pelaku kejahatan siber, termasuk yang berkaitan dengan data pribadi. Beberapa pasal yang relevan antara lain:

• Pasal 30: Mengatur tentang akses ilegal (illegal access) terhadap sistem elektronik milik orang lain. Pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik orang lain dengan cara apa pun dapat dijerat. Ancaman hukumannya bervariasi tergantung tingkatan akses dan tujuan, mulai dari pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600 juta (Ayat 1) hingga 8 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 800 juta (Ayat 2) jika akses tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
• Pasal 32: Mengatur tentang mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain secara melawan hukum. Pelaku dapat dipidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2 miliar.
• Pasal 35: Mengatur tentang manipulasi informasi elektronik. Pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12 miliar.

Meskipun UU ITE tidak secara spesifik menyebut "data pribadi", pasal-pasal di atas dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukan tindakan-tindakan yang berujung pada pencurian atau penyalahgunaan data pribadi.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Inilah tonggak penting dalam lanskap hukum pelindungan data pribadi di Indonesia. UU PDP hadir untuk memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif, spesifik, dan kuat dalam melindungi hak-hak individu atas data mereka. UU ini secara tegas mendefinisikan apa itu data pribadi, hak-hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta sanksi bagi pelanggaran.

• Pasal 65: Secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar.
• Pasal 66: Mengatur tentang tindakan mengungkapkan data pribadi. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4 miliar.
• Pasal 67: Menjerat pelaku yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Pelaku dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar.

UU PDP juga memperkenalkan konsep denda administratif yang besar bagi pengendali data yang lalai dalam menjaga keamanan data, serta memberikan hak kepada subjek data untuk mengajukan ganti rugi. Ini menunjukkan komitmen serius negara untuk melindungi privasi digital warganya.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Meskipun tidak secara spesifik dirancang untuk kejahatan siber, beberapa pasal dalam KUHP dapat diterapkan secara subsider atau kumulatif, terutama jika pencurian data pribadi berujung pada kerugian materiil atau penipuan. Contohnya:

• Pasal 362 KUHP: Tentang pencurian. Meskipun data bersifat tidak berwujud, jika pencurian data tersebut berujung pada pencurian aset fisik atau finansial, pasal ini bisa relevan.
• Pasal 378 KUHP: Tentang penipuan. Jika data pribadi digunakan untuk melakukan penipuan yang merugikan korban, pasal ini dapat diterapkan.

Namun, efektivitas KUHP dalam menjerat pelaku pencurian data pribadi murni (tanpa kerugian material langsung yang jelas) masih terbatas, sehingga UU ITE dan UU PDP menjadi lebih dominan.

Tantangan dalam Penegakan Hukum

Meskipun payung hukum telah ada, penegakan hukum terhadap pelaku pencurian data pribadi memiliki tantangan tersendiri:

1. Anonimitas dan Lintas Batas: Pelaku sering beroperasi dari lokasi yang sulit dilacak, bahkan dari negara lain, mempersulit proses investigasi dan penangkapan.
2. Pembuktian: Kejahatan siber meninggalkan jejak digital yang kompleks, membutuhkan ahli forensik digital dan alat canggih untuk mengumpulkan bukti yang sah di mata hukum.
3. Evolusi Teknologi: Hukum seringkali tertinggal dari perkembangan teknologi kejahatan, menuntut adaptasi dan revisi regulasi yang berkelanjutan.
4. Kesadaran Hukum: Banyak korban atau bahkan pihak yang datanya bocor belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka atau prosedur pelaporan.

Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah

Melindungi data pribadi adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat harus meningkatkan literasi digital, berhati-hati dalam membagikan informasi, menggunakan kata sandi yang kuat, dan selalu waspada terhadap upaya penipuan. Di sisi lain, pemerintah, melalui aparat penegak hukum, harus terus memperkuat kapasitas investigasi, menjalin kerja sama internasional, dan memastikan implementasi UU PDP berjalan efektif.

Kesimpulan

Kehadiran UU PDP merupakan angin segar bagi perlindungan data pribadi di Indonesia, melengkapi dan memperkuat UU ITE dalam menjerat pelaku. Data pribadi kini bukan lagi sekadar informasi, melainkan hak asasi yang harus dilindungi secara hukum. Jerat hukum yang tegas adalah pesan jelas bahwa negara tidak akan menoleransi perampasan privasi di dunia maya. Namun, efektivitas hukum sangat bergantung pada kesadaran kolektif, kewaspadaan individu, dan ketegasan penegak hukum dalam menghadapi ancaman yang tak kasat mata ini. Mari bersama menjaga data pribadi sebagai benteng terakhir privasi di era digital yang serba terbuka.