Dilema Keadilan dan HAM: Analisis Yuridis Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia
Pendahuluan
Hukuman mati, sebagai sanksi pidana terberat, selalu menjadi isu yang memantik perdebatan sengit di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam mempertahankan dan menerapkan hukuman mati mencerminkan tarik-menarik antara prinsip keadilan retributif, upaya perlindungan masyarakat, efek jera, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), khususnya hak untuk hidup. Artikel ini akan mengulas secara mendalam analisis yuridis terhadap kebijakan hukuman mati di Indonesia, menyoroti landasan hukumnya, implikasi HAM, serta dinamika perkembangannya.
Landasan Yuridis Hukuman Mati di Indonesia
Secara yuridis, keberadaan hukuman mati di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem perundang-undangan. Meskipun UUD 1945 secara eksplisit menjamin hak untuk hidup dalam Pasal 28A, namun Pasal 28J ayat (2) juga menyatakan bahwa "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."
Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi negara untuk memberlakukan pembatasan terhadap hak asasi, termasuk hak untuk hidup, dalam kasus-kasus kejahatan luar biasa yang mengancam ketertiban dan keamanan umum. Beberapa undang-undang yang mengatur tindak pidana dengan ancaman hukuman mati antara lain:
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama): Mengatur hukuman mati untuk kejahatan seperti pembunuhan berencana (Pasal 340), makar terhadap presiden (Pasal 104), dan kejahatan terhadap keamanan negara.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Ancaman hukuman mati diterapkan untuk pengedar narkotika skala besar, produsen, atau penyelundup. Ini adalah undang-undang yang paling sering menjadi dasar eksekusi hukuman mati di Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme: Ancaman hukuman mati bagi pelaku terorisme.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Meskipun jarang diterapkan, undang-undang ini juga memuat ancaman hukuman mati untuk koruptor dalam keadaan tertentu (misalnya, saat bencana nasional).
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 juga menegaskan konstitusionalitas hukuman mati di Indonesia, dengan menyatakan bahwa hak untuk hidup bukanlah hak yang absolut dan dapat dibatasi oleh undang-undang demi kepentingan publik yang lebih besar.
Dimensi Hak Asasi Manusia dan Debat Pro-Kontra
Di satu sisi, kebijakan hukuman mati di Indonesia berhadapan dengan prinsip-prinsip HAM universal, khususnya hak untuk hidup yang dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) – meskipun Indonesia meratifikasi ICCPR dengan interpretasi bahwa hukuman mati masih dimungkinkan untuk kejahatan paling serius. Para penentang hukuman mati berargumen bahwa hukuman ini bersifat kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Mereka juga menyoroti risiko kesalahan yudisial yang tidak dapat dikoreksi, serta potensi diskriminasi dalam penerapannya.
Di sisi lain, pemerintah dan pendukung hukuman mati berargumen bahwa:
- Efek Jera: Hukuman mati dianggap memiliki efek jera yang kuat untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa, terutama kejahatan luar biasa seperti narkotika atau terorisme yang dampaknya masif bagi masyarakat.
- Keadilan Retributif: Hukuman mati dipandang sebagai bentuk pembalasan setimpal (lex talionis) bagi pelaku kejahatan yang sangat keji, memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya.
- Perlindungan Masyarakat: Dengan menghilangkan pelaku kejahatan yang sangat berbahaya, masyarakat terlindungi dari potensi kejahatan di masa depan.
- Kedaulatan Negara: Penerapan hukuman mati adalah bagian dari kedaulatan hukum suatu negara dalam menentukan sistem pidananya sendiri.
Perkembangan dan Tantangan Kebijakan ke Depan
Dinamika kebijakan hukuman mati di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma, terutama dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang akan berlaku pada tahun 2026. KUHP baru tidak menghapus hukuman mati, namun memperkenalkan konsep "masa percobaan" atau "masa tenggang" selama 10 tahun.
Berdasarkan KUHP baru, hukuman mati akan dijatuhkan dengan masa percobaan 10 tahun. Jika terpidana menunjukkan perilaku baik selama masa percobaan tersebut, hukuman mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun. Konsep ini menandakan pendekatan yang lebih humanis dan mengakomodasi prinsip rehabilitasi, memberikan kesempatan kedua bagi terpidana, sekaligus merespons kritik internasional terkait HAM. Ini adalah langkah maju yang signifikan menuju pembatasan bahkan de facto penghapusan hukuman mati di masa depan, tanpa secara langsung menghapusnya dari perundang-undangan.
Namun, tantangan tetap ada. Implementasi KUHP baru akan membutuhkan penyesuaian di tingkat penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan. Debat publik dan tekanan internasional juga akan terus mewarnai kebijakan ini. Keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan serius dan penghormatan terhadap martabat manusia akan menjadi ujian bagi sistem hukum Indonesia.
Kesimpulan
Analisis yuridis terhadap kebijakan hukuman mati di Indonesia menunjukkan kompleksitas yang melibatkan landasan konstitusional, undang-undang pidana spesifik, serta interpretasi hak asasi manusia. Meskipun secara legal konstitusionalitasnya diakui, penerapannya senantiasa menjadi medan pertempuran antara berbagai nilai dan prinsip.
Keberadaan KUHP baru dengan mekanisme masa percobaan hukuman mati adalah indikasi kuat bahwa Indonesia sedang bergerak menuju pendekatan yang lebih hati-hati dan humanis dalam penerapan sanksi pidana terberat ini. Ini bukan hanya cerminan dari dinamika hukum nasional, tetapi juga respons terhadap perkembangan standar HAM internasional. Masa depan hukuman mati di Indonesia akan sangat ditentukan oleh bagaimana keseimbangan antara keadilan retributif dan penghormatan HAM dapat diimplementasikan secara efektif dan adil dalam praktik hukum.
