Jerat Digital: Bagaimana UU ITE Membelenggu Kebebasan Pers di Indonesia
Kebebasan pers adalah salah satu pilar fundamental demokrasi. Ia berfungsi sebagai mata dan telinga publik, pengawas kekuasaan, serta penyedia informasi yang esensial bagi masyarakat untuk membuat keputusan yang terinformasi. Namun, di Indonesia, eksistensi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah lama menjadi pedang bermata dua yang, alih-alih hanya mengatur ruang siber, justru kerap kali menimbulkan efek gentar (chilling effect) yang signifikan terhadap kerja-kerja jurnalistik dan kebebasan pers.
Semangat Awal dan Realita di Lapangan
UU ITE, yang pertama kali diundangkan pada tahun 2008 dan direvisi pada tahun 2016, sejatinya lahir dengan semangat positif untuk mengatur transaksi elektronik, mencegah kejahatan siber, serta melindungi data pribadi. Namun, beberapa pasal di dalamnya, terutama yang berkaitan dengan muatan informasi yang dianggap melanggar hukum, telah disalahgunakan atau diterapkan secara berlebihan, bahkan terhadap produk jurnalistik.
Pasal-pasal "karet" seperti Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, Pasal 28 ayat (2) tentang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, dan beberapa pasal lainnya, seringkali menjadi pasal andalan untuk menjerat jurnalis, media, bahkan narasumber. Meskipun Dewan Pers telah menegaskan bahwa karya jurnalistik harus diselesaikan melalui mekanisme Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, dalam praktiknya, laporan atau artikel pers yang dianggap "tidak menyenangkan" oleh pihak tertentu kerap langsung diproses menggunakan UU ITE dengan ancaman pidana yang berat.
Ancaman Nyata bagi Jurnalis dan Media
Dampak paling nyata dari penerapan UU ITE terhadap kebebasan pers adalah:
-
Efek Gentar (Chilling Effect): Ancaman pidana dan denda yang tinggi membuat jurnalis dan redaksi menjadi lebih berhati-hati, bahkan cenderung melakukan swasensor. Mereka mungkin enggan menginvestigasi isu-isu sensitif, mengkritik pejabat publik atau korporasi besar, atau mengungkap praktik korupsi, karena takut akan gugatan pidana ITE. Ini secara langsung melemahkan fungsi kontrol pers.
-
Kriminalisasi Karya Jurnalistik: Meskipun UU Pers memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya, dan Dewan Pers memiliki mekanisme penyelesaian sengketa pers, nyatanya banyak kasus sengketa pers yang langsung berujung pada laporan pidana UU ITE. Hal ini mengaburkan perbedaan antara kritik jurnalistik yang dilindungi dan pencemaran nama baik personal.
-
Ancaman terhadap Narasumber: Ketakutan akan dijerat UU ITE juga dapat menghambat narasumber untuk memberikan informasi penting kepada media, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan publik. Ini mengikis prinsip keterbukaan informasi dan hak publik untuk tahu.
-
Beban Hukum dan Finansial: Proses hukum yang panjang dan melelahkan, ditambah potensi denda dan biaya perkara, menjadi beban berat bagi media, terutama media-media kecil dan independen. Energi dan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk menghasilkan karya jurnalistik berkualitas, justru terkuras untuk menghadapi tuntutan hukum.
Upaya Perbaikan dan Harapan
Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), telah mencoba untuk melakukan revisi dan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Implementasi UU ITE. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan tafsir yang lebih jelas dan mencegah kriminalisasi yang berlebihan, khususnya dalam kasus pencemaran nama baik. Namun, efektivitas pedoman ini masih perlu dibuktikan di lapangan, mengingat independensi penegak hukum dalam menafsirkan undang-undang.
Idealnya, perlu ada reformasi yang lebih komprehensif terhadap UU ITE. Reformasi tersebut harus secara eksplisit mengecualikan karya jurnalistik yang diproduksi sesuai kaidah UU Pers dari jeratan pasal-pasal pidana UU ITE. Peran Dewan Pers sebagai lembaga mediasi dan penyelesaian sengketa pers juga harus diperkuat dan dihormati oleh semua pihak, termasuk aparat penegak hukum.
Kesimpulan
UU ITE, dengan segala niat baiknya, telah menciptakan bayang-bayang ketakutan bagi kebebasan pers di Indonesia. Jika kita ingin melihat demokrasi yang sehat, dengan masyarakat yang terinformasi dan kekuasaan yang diawasi, maka penting bagi kita untuk memastikan bahwa jurnalis dapat bekerja tanpa rasa takut akan jerat pidana yang mengintai. Menyeimbangkan antara menjaga ketertiban di ruang digital dan melindungi kebebasan berekspresi, khususnya kebebasan pers, adalah tantangan besar yang harus terus diupayakan demi masa depan demokrasi Indonesia.
