Isu pengelolaan sumber daya air dan konflik agraria

Air, Tanah, dan Air Mata: Ironi Pembangunan di Tengah Konflik Agraria dan Krisis Air

Di tengah gemuruh narasi pembangunan dan kemajuan ekonomi, Indonesia menghadapi dua isu krusial yang saling berkelindan dan kerap memicu gejolak sosial: pengelolaan sumber daya air dan konflik agraria. Keduanya bukan hanya sekadar masalah lingkungan atau sosial, melainkan cerminan dari ketidakadilan struktural, tata kelola yang lemah, dan perebutan sumber daya vital yang semakin menipis. Ketika air dan tanah—dua elemen fundamental bagi kehidupan—menjadi komoditas yang diperebutkan, yang tertinggal hanyalah jejak air mata dan janji-janji yang tak terpenuhi.

Krisis Air di Tengah Kelimpahan: Paradoks yang Menyesakkan

Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan memiliki curah hujan tinggi, namun ironisnya, krisis air bersih dan masalah pengelolaan air menjadi ancaman nyata. Peningkatan populasi, industrialisasi yang pesat, ekspansi pertanian monokultur, serta perubahan iklim telah memberikan tekanan luar biasa pada ketersediaan dan kualitas air.

Masalah pengelolaan sumber daya air meliputi:

1. Alih Fungsi Lahan dan Kerusakan Daerah Tangkapan Air: Hutan yang menjadi "penyimpan" air dihancurkan untuk perkebunan, pertambangan, atau proyek infrastruktur, mengakibatkan berkurangnya resapan air tanah dan meningkatnya risiko banjir serta kekeringan.
2. Pencemaran Air: Limbah industri, domestik, dan pertanian (pestisida, pupuk kimia) mencemari sungai, danau, dan air tanah, membuat sumber air tidak layak konsumsi atau digunakan untuk pertanian.
3. Privatisasi dan Komersialisasi Air: Kebijakan yang cenderung mengutamakan kepentingan korporasi besar dalam pengelolaan air seringkali mengesampingkan hak-hak dasar masyarakat lokal untuk akses air bersih dan irigasi.
4. Inefisiensi dan Infrastruktur yang Kurang Memadai: Sistem irigasi yang buruk, kebocoran pipa, dan kurangnya investasi dalam infrastruktur pengelolaan air yang berkelanjutan memperparah kondisi.

Konflik Agraria: Luka Lama yang Tak Kunjung Sembuh

Konflik agraria adalah persengketaan kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat adat, petani, pemerintah, hingga korporasi. Akar masalahnya sangat kompleks dan historis:

1. Ketidakjelasan Hukum dan Tumpang Tindih Klaim: Banyak lahan yang dikuasai masyarakat secara turun-temurun tidak memiliki sertifikat resmi, sehingga rentan diklaim oleh pihak lain dengan izin konsesi atau hak guna usaha (HGU) yang dikeluarkan pemerintah.
2. Pengabaian Hak Masyarakat Adat: Hak ulayat masyarakat adat seringkali diabaikan demi kepentingan investasi atau proyek pembangunan skala besar.
3. Proyek Pembangunan yang Memarginalkan: Pembangunan bendungan, jalan tol, kawasan industri, dan infrastruktur lainnya seringkali mengorbankan lahan pertanian dan pemukiman warga tanpa kompensasi yang adil atau proses partisipatif yang memadai.
4. Kesenjangan Penguasaan Lahan: Distribusi lahan yang timpang, di mana sebagian kecil pihak menguasai lahan yang sangat luas, menciptakan kemiskinan dan ketergantungan bagi mayoritas petani kecil.

Keterkaitan yang Tak Terpisahkan: Air dan Tanah dalam Pusaran Konflik

Kedua isu ini tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling memperparah dan menciptakan lingkaran setan konflik:

• Perebutan Lahan, Perebutan Air: Ketika lahan pertanian masyarakat dirampas atau dikonversi menjadi perkebunan sawit atau pertambangan, tidak hanya tanah yang hilang, tetapi juga akses mereka terhadap sumber air untuk irigasi dan kebutuhan sehari-hari. Korporasi seringkali menguasai sumber air dan mengalihkannya untuk kepentingan operasional mereka, mengeringkan sawah atau sumur warga.
• Pencemaran Air Akibat Aktivitas Agraria Skala Besar: Pertambangan dan perkebunan monokultur skala besar seringkali menjadi sumber utama pencemaran air. Limbah beracun dari pertambangan dan residu pestisida dari perkebunan mengalir ke sungai, meracuni air yang digunakan masyarakat hilir untuk minum, mandi, dan bertani.
• Pembangunan Infrastruktur Air yang Memicu Konflik Agraria: Pembangunan bendungan besar, meskipun bertujuan untuk irigasi atau pembangkit listrik, seringkali menenggelamkan desa dan lahan pertanian produktif, memicu konflik penggusuran dan hilangnya mata pencarian.
• Deforestasi dan Krisis Air: Konflik agraria yang berujung pada deforestasi (misalnya perambahan hutan untuk pertanian ilegal) secara langsung merusak daerah tangkapan air, mengurangi debit sungai, dan memicu kekeringan atau banjir di daerah hilir.

Dampak Sosial dan Lingkungan yang Memilukan

Sengkarut ini menciptakan dampak yang luas dan mendalam:

• Peningkatan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan: Petani kehilangan lahan dan air, sehingga kehilangan mata pencarian dan terancam kelaparan.
• Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Penggusuran paksa, kriminalisasi aktivis agraria dan lingkungan, serta kekerasan seringkali terjadi dalam upaya mempertahankan hak atas tanah dan air.
• Kerusakan Ekosistem: Degradasi lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim lokal semakin parah.
• Perpecahan Sosial: Konflik memecah belah komunitas, merusak tatanan sosial, dan menimbulkan trauma berkepanjangan.

Mewujudkan Keadilan dan Keberlanjutan: Jalan ke Depan

Mengatasi isu pengelolaan sumber daya air dan konflik agraria membutuhkan pendekatan holistik dan berani:

1. Reforma Agraria Sejati: Melakukan redistribusi tanah secara adil, pengakuan hak-hak masyarakat adat, dan penyelesaian sengketa agraria yang berpihak pada rakyat kecil.
2. Tata Kelola Air Berbasis Keadilan: Mengutamakan hak dasar masyarakat atas air, menghentikan privatisasi yang merugikan, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya air.
3. Penegakan Hukum yang Tegas: Menindak tegas korporasi atau pihak manapun yang merusak lingkungan dan melanggar hak-hak masyarakat, tanpa pandang bulu.
4. Perlindungan Ekosistem Kritis: Mengembalikan fungsi daerah tangkapan air, merehabilitasi hutan yang rusak, dan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan (agroekologi) yang ramah lingkungan.
5. Pendidikan dan Kesadaran Publik: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber daya air dan tanah, serta hak-hak mereka.
6. Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat: Membangun mekanisme penyelesaian konflik yang transparan dan adil, serta memberdayakan komunitas lokal untuk mengelola sumber daya mereka secara mandiri.

Penutup

Air dan tanah adalah anugerah tak ternilai yang menopang kehidupan. Ketika keduanya menjadi sumber konflik dan ketidakadilan, kita telah kehilangan arah pembangunan yang sejati. Sudah saatnya kita menyadari bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak akan tercapai jika di atasnya berdiri penderitaan rakyat dan kerusakan lingkungan. Hanya dengan keberanian untuk menegakkan keadilan agraria dan tata kelola air yang berpihak pada rakyatlah, kita dapat mengakhiri ironi "Air, Tanah, dan Air Mata" ini, demi masa depan yang lebih adil dan lestari.